VIVA.co.id - Anggota DPR RI dari Komisi IV, Rofi Munawar, menyesalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Padahal, menurut Rofi', kondisi masyarakat saat ini khususnya petani sedang dalam masa sulit dan menjelang panen raya.
“Pemerintah dalam memutuskan harga BBM berpikir dengan caranya sendiri, seakan tidak memperhatikan dampak bawaan yang akan terjadi akibat kebijakan tersebut di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bagi petani kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh rentang produksi dan membebani proses pasca panen secar signifikan,” kata Rofi dalam keterangan pers yang dikirimkan pada hari senin, 30 Maret 2015.
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, Pemerintah beralasan meningkatnya rata-rata harga minyak dunia dan masih berfluktuasi serta melemahnya nilai tukar rupiah dalam 1 (satu) bulan terakhir, maka Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan.
Demi menjaga kestabilan perekonomian nasional serta untuk menjamin penyediaan BBM Nasional, Pemerintah memutuskan bahwa per tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB harga BBM jenis bensin premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali dan jenis minyak solar subsidi perlu mengalami kenaikan harga, masing-masing sebesar Rp500/liter. Sedangkan untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp2.500/liter (termasuk PPN).
“Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani karena adanya kenaikan sewa jasa alsintan seperti traktor, pompa air, power trhesher dan usaha penggilingan padi (RMU). Selain itu juga akan menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah,” tegas Rofi.
Legislator dari Jawa Timur ini menambahkan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah pada akhirnya akan sia-sia karena kenaikan harga gabah tidak dapat diorientasikan kepada keuntungan bagi petani, namun lebih banyak untuk menutup biaya produksi. Selain itu, jika pola kenaikan BBM yang bersifat fluktuatif berdasarkan harga pasar terus dipertahankan, sesungguhnya akan membuat sektor pertanian dalam ketidakpastian produksi dan instabilitas harga di pasaran.
“Adapun alasan Pemerintah bahwa pengalihan subsidi BBM diperlukan untuk perbaikan sarana dan infrastruktur pertanian, tak kunjung jelas aplikasi dan orientasinya hingga kini. Padahal sektor pertanian berkontribusi bentar dalam pembangunan nasional, seperti pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rofi’.
Kenaikan harga BBM pada sektor pertanian akan berdampak besar, dampak langsung terjadi pada harga sarana produksi sedangkan dampak tidak langsung terjadi pada biaya logistic dan transportasi distribusi produk pertanian. Biaya produksi yang meningkat sementara tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maupun harga panen yang cenderung tetap, akan mengakibatkan pendapatan usaha tani mengalami penurunan.
(ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
